Pembangunan Kesejahteraan Nasional


JAKARTA--Jumlah koperasi aktif yang mencapai 150.000 unit menjadikan koperasi sebagai bagian dari program pembangunan kesejahteraan nasional.
Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko mengatakan dengan jumlah penduduk sebesar 255 juta jiwa dan tersebar di 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan pangan dan energi yang sangat besar. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menurunkan rasio Gini yang angkanya 0,39%.
Dari 150.000 unit koperasi yang ada, jumlah anggotanya mencapai 37 juta orang.
"Dengan volume bisnis menyentuh Rp266 triliun serta memberikan kontribusi pembentukan PDB sebesar 3,9%, menunjukkan koperasi bukan hanya bagian pembangunan ekonomi nasional tapi juga bagian dari program pembangunan kesejahteraan nasional," ujar dia dalam ASEAN Cooperative Development Meeting di Filipina, seperti yang dikutip Bisnis dari pernyataan resmi yang diterima Kamis (7/9/2017).
Dekopin menyoroti beberapa sektor yang nilai tambahnya dapat ditingkatkan terkait sustainable development goals (SDG) dengan menggunakan platform koperasi yaitu pertanian, perikanan, dan financial technology (fintech).
Di sektor pertanian, Dekopin fokus mengembangkan akses permodalan melalui koperasi keuangan, penerapan teknologi tepat guna pertanian, pengorganisasian petani melalui koperasi, dan membuka akses pemasaran serta distribusi bagi produk pertanian melalui koperasi. Pasalnya, petani kecil di Tanah Air memiliki banyak masalah yang harus dihadapi seperti skala pertanian yang kecil, usaha tani yang tidak terorganisasi dengan baik, luasan tanah terbatas, serta keterbatasan modal dan teknologi.
Lewat koperasi, petani bisa mendapatkan akses untuk mengembangkan usaha taninya dengan pembinaan sosiopreneur. Dengan demikian, petani diklaim akan menjadi lebih cerdas secara ekonomi.
Koperasi juga menjadi wadah paling prospektif untuk meningkatkan nilai tambah petani karena menerapkan transformasi teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan dukungan akses keuangan sembari menjamin penghasilan yang layak, dan membuka akses pasar serta distribusi yang lebih luas.